SERTIFIKASI guru dan dosen segera bergulir di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Surabaya kembali mendapat tanggapan dari para guru SMP, SMA dan SMK peserta sosialisasi sertifikasi dan kuliah perdana Pascasarjana dengan tajuk “Program Continuing Education” di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (5/12).
Program Continuing Education merupakan salah satu program peningkatan mutu tenaga kependidikan kota Surabaya. Dalam program ini diharapkan guru bidang studi, khususnya bidang studi yang di UN-kan memperoleh pengalaman di bidang tugasnya, baik yang terkait dengan teori pembelajaran yang muthakir, perencanaan pembelajarannya, serta solusi pemecahan masalah dilapangan sehingga dapat berdampak pada aktualisasi PBM di kelas yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu lulusan.

Kuliah perdana kali ini menghadirkan rektor Unesa Prof. Dr. Haris Supratno dengan memberikan materi yang bertajuk “Implementasi Undang Undang Guru dan Dosen bagi guru” dan Prof. Dr. Muchlas Samani dengan judul materi “Program sertifikasi bagi guru: Peraturan dan Kerbijakan”.

Seperti yang disampaikan Pembantu Rektor IV Unesa Prof. Muchlas bahwa sertifikasi yang hanya memberi kuota sepertiga jumlah guru yang ada, dinilai para peserta akan sarat dampak psikologis. “Bisa dibayangkan, ketika kita lolos sertifikasi dengan mendapat insentif yang jauh lebih besar maka membuat guru lain merasa iri. Lagi pula, bisa jadi semua tugas akan dibebankan pada kita,” cetus Maria, salah satu dari 225 orang peserta yang hadir. Tak hanya itu, protes juga dilayangkan Tuti, peserta lainnya. “Pemerintah sebetulnya harus ikut memikirkan segala dampak serta kemungkinan yang bakal terjadi, bila kuota sertifikasi sangat sedikit hingga seleksi pun begitu ketat. Berapa lama guru-guru yang tidak lolos harus menunggu disertifikasi. Sudah adakah program lain sebagai bentuk kompensasi mereka yang tidak lolos!” ujarnya

Menanggapi hal ini, Tim Sertifikasi Nasional, Prof Dr Muchlas Samani yang menjadi salah satu pembicara menjelaskan bahwa kuota tersebut didasarkan kemampuan APBN.
“Tahun 2006 untuk periode 2007 ini pemerintah hanya mampu membayar sekitar 20.000 guru se-Indonesia. Program ini akan berkelanjutan, targetnya periode 2008 nanti 200.000 guru bisa disertifikasi. Untuk itu semangat ikut sertifikasi mohon ditahan dulu,” pintanya.

Sertifikasi ini, kata Prof. Muchlas terkait dengan insentif yang bisa dibayarkan oleh pemerintah. “Lebih baik kuota dibatasi mulai sekarang daripada sudah terlanjur banyak guru lolos sertifikasi namun akhirnya pemerintah tak mampu membayar tunjangan berkelanjutan selama setahun,” tukasnya.
Saat ini, Prof. Muchlas menilai sertifikasi masih terkendala dengan belum disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai operasional UU No 14/2005 Tentang Guru dan Dosen.
“Paling cepat minggu depan PP harus sudah disahkan. Sebab bila harus menunggu lebih lama maka pemberian tunjangan juga akan molor,” tukasnya.

Terkait dengan sertifikasi, Prof. Muchlas mencontohkan model yang diterapkan di Indonesia sudah selangkah lebih maju dibandingkan Singapura. “Sertifikasi di Singapura belum berani menetapkan syarat minimal S1 untuk guru SD, jadi masih sebatas D2. Nah sertifikasi di Indonesia mulai guru SD sudah wajib S1,” ujar Prof Muchlas yang juga Pembantu Rektor IV Unesa ini. Seperti yang dikatakan, untuk peningkatan mutu tenaga pendidik, Indonesia perlu mencontoh model rekrutmen dari beberapa negara. “Seleksi paling ketat menjadi mahasiswa calon guru dilakukan negara Jepang, Korea, Belanda, dan Singapura. Kalau di Inggris paling longgar. Indonesia setidaknya perlu mempelajari model yang diterapkan di negara-negara tersebut,” tuturnya.
(Djo)

  • By Redaksi UNESA
  • 05 Desember 2006
  • 14681 Pembaca
  • Universitas Negeri Surabaya|State University of Surabaya
"GROWING WITH CHARACTER"